Pemerintah Desa Berancah Tetapkan Prioritas Penggunaan Dana Desa TA 2026 Melalui Musyawarah Bersama BPD

  • Rabu, 11 Maret 2026 - 13:11:13 Wib
  • Dibaca : 7 Kali
Pemerintah Desa Berancah Tetapkan Prioritas Penggunaan Dana Desa TA 2026 Melalui Musyawarah Bersama BPD
Teks foto:

BERANCAH – Pemerintah Desa Berancah menggelar Musyawarah Desa (Musdes) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026. Kegiatan yang berlangsung pada Rabu, 11 Maret 2026 ini merupakan langkah strategis dalam memastikan pemanfaatan anggaran tepat sasaran dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Musyawarah ini dihadiri oleh Kepala Desa Berancah, Sekretaris Desa (Sekdes), seluruh jajaran Kepala Urusan (Kaur) dan Kepala Seksi (Kasi), serta Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Dasar Hukum dan Pagu Anggaran

Penyusunan prioritas ini merujuk pada regulasi terbaru, yaitu:

  • Permendes Nomor 16 Tahun 2025  tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.
  • PMK Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Adapun pagu Dana Desa Berancah untuk Tahun Anggaran 2026 ditetapkan sebesar Rp. 342.644.000. Hasil dari musyawarah ini nantinya akan menjadi dasar utama dalam penyusunan Perubahan APBDes Tahun 2026.

Poin-Poin Prioritas Dana Desa Berancah 2026

Berdasarkan hasil kesepakatan antara Pemerintah Desa dan BPD, berikut adalah 6 poin utama prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan Permendes Nomor 16 Tahun 2025:

No

Bidang Prioritas

Kegiatan Utama

1

Penanganan Kemiskinan EkstremPenyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa.

2

Ketahanan Iklim & Tanggap BencanaPemeliharaan saluran air di lokasi lahan gambut.

3

Layanan Dasar KesehatanInsentif KPM Stunting, Guru PAUD, Kader BKB, serta dukungan Posyandu ILP.

4

Ketahanan Pangan & EkonomiPenyertaan Modal Khusus Ketahanan Pangan.

5

Infrastruktur & Padat Karya TunaiPembuatan Body Jalan menuju TPU.

6

Digitalisasi & TeknologiPengelolaan dan optimalisasi Website Desa.

Harapan Pemerintah Desa

Kepala Desa Berancah menegaskan bahwa seluruh poin prioritas tersebut telah mempertimbangkan kebutuhan riil masyarakat, mulai dari aspek jaring pengaman sosial, kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur fisik.

"Dengan pagu yang ada, kami berkomitmen untuk transparan dan akuntabel. Fokus kita tahun ini adalah penguatan ketahanan pangan dan kesehatan, tanpa melupakan digitalisasi desa agar pelayanan publik semakin cepat," ujarnya.

Penetapan ini ditutup dengan penandatanganan berita acara bersama antara Pemerintah Desa dan BPD sebagai simbol sinergi dalam membangun Desa Berancah yang lebih maju dan mandiri.